Selaku Ketum Golkar, Ini Ambisi Setya Novanto

Ketua Umum Partai Golkar yang baru dipilih, Setya Novanto menanggung dapat membawa partainya bangkit dalam enam bulan saat perpecahan serta menang di Pimilu Legislatif 2019.

Walau kehadiran Novanto banyak yang menyangsikan serta ada dalam bayang-bayang masalah ‘Papa Minta Saham’.

” Saya terima kasih atas kritikan serta koreksi. Namun, saya percaya, saya tidak sempat melakukan perbuatan salah. Hingga saya percaya citra Partai Golkar dibawah kepemimpinan saya kurun waktu tidak hingga enam bulan, tentu recovery dengan baik. Saya jamin itu, ” kata Novanto dalam diskusi bertopik ‘Quo Vadis Golkar di Parlemen serta Pemerintahan’, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5) tempo hari.

Novanto optimis dapat menjangkau tujuan itu dalam masa jabatannya yang cuma 2, 5 th.. Ia mempersiapkan tujuh program kerja atau Sapta Krida untuk 100 hari masa kerja serta periode panjang.

Pertama, konsolidasi keseluruhan internal dengan verikal serta horizontal partai pasca-perpecahan, mulai tingkat elit partai sampai pengurus DPD Tingkat I (propinsi) serta DPD Tingkat II (Kab/Kota).

Itu dikerjakan terlebih untuk hadapi pilkada. Diluar itu, konsolidasi partai dengan pemerintah serta swasta.

Langkah awal, ia juga akan mengundurkan diri dari tempat Ketua Fraksi PG di DPR supaya konsentrasi melakukan pekerjaan pertama itu.

Ke-2, ia juga akan jadikan pengurus DPD Tingkat I serta II jadi ujung tombak untuk menyerap masukan orang-orang serta direalisasikan dalam karya hingga dapat mencapai nada rakyat.

Ke-3, memberi peranan serta kewenangan yang lebih pada DPD Propinsi serta DPD Kabupaten/Kota dalam pembinaan organisasi, kaderisasi, serta keanggotaan, termasuk juga dalam penjaringan calon gubernur, bupati serta wali kota untuk Pilkada.

Ke-4, ia memiliki komitmen lakukan transformasi Partai Golkar jadi partai moderen.

Ia juga akan mengaplikasikan system IT untuk pengelolaan kepartaian serta kaderisasi.

Ke-5, pendirian pusat kursus kader. ” Juga akan di sampaikan dengan on-line, secara cepat, dengan system TI, hingga masalah dapat diselsaikan dengan baik. Hingga kaderisasi yang dikerjakan oleh Litbang dengan SDM yang kuat serta dengan data serta manajemen info, ” tuturnya.

Ke-6, ia berkemauan meneruskan program periode panjang Aburizal Bakrie (ARB) tentang visi negara kesejahteraan pada 2045.

Itu dengan diawali menguatkan pembangunan bangsa untuk periode 2015-2025.

Untuk mewujudkan visi negara kesejahteran 2045, Novanto dengan DPP juga akan mengarahkan Fraksi PG serta merangkul fraksi beda di DPR untuk menggerakkan peranan legislasi, pengawasan serta penganggaran dengan dengan prioritas bagian ketahanan pangan serta industri.

Ke-7, berkemauan membawa Partai Golkar berhasil dalam pilkada 2017 serta 2018.

Salah satunya dengan membidik nada pemilih muda serta wanita yang jumlahnya menguasai dalam pemilu.

Begitu keterwakilan wanita di DPR dapat bertambah.

Berkaitan dengan citra dianya yang dijelaskan masih tetap ada dibawah bayang-bayang masalah ‘Papa Minta Saham’ berkaitan keinginan saham PT Freeport beberap masa dulu, Novanto menyerahkan pada orang-orang untuk menilainya dianya.

Namun, ia terasa tidak sempat lakukan hal tersebut ataupun perbuataan tercela.

Ia terasa waktu jadi Ketua DPR terlebih dulu sudah lakukan beberapa hal untuk kebutuhan partai, bangsa serta rakyat.

” Contoh waktu saya mundur jadi Ketua DPR waktu itu, tentu saudara-saudara tahu dalam hati, apa saya salah atau tidak? Rekan-rekan DPR dapat juga membaca serta menilainya sendiri, ” katanya.

Lalu, Novanto menilainya negatif atau positif citra dianya di mata umum tidak lepas karna peran mass media dalam pengemasan kabar berita.

” Namun, saya percaya, kalau apa yang saya kerjakan, saya tidak sempat kerjakan hal yang salah, ” tuturnya.

Bukan sekedar itu, Novanto juga kembali menyinggung juga akan pentingnya dikerjakan perubahan sekali lagi pada Undang-undang Nomor 17 Th. 2014 mengenai MPR, DPR, DPD serta DPRD (UU MD3).

Satu pasal itu mengatur mengenai perbuatan tercela seseorang anggota Dewan, salah satunya pernah dipakai dalam mengolah Setya Novanto dalam masalah ‘Papa Minta Saham’ sekian waktu lalu.

” Ada sebagian ketentuan di UU MD3 yang perlu dikerjakan perbaikan yakni tata langkah yang perlu dikerjakan penyempurnaan. Agar jangan pernah ada sekali lagi seperti saya. Biarkanlah saya jadi Ketua DPR yang waktu itu jadi korban. Namun, jangan pernah anggota DPR beda, ” tuturnya.

2 months ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *